Bekas venue PON Jabar di Sport Center Si Jalak Harupat terbengkalai. (Wisma Putra/detikSport) Bandung - Persiapan Jawa Barat menuju PON XX 2020 Papua terganggu. Pencairan dana hibah dari Pemprov Jabar kepada KONI untuk pemusatan latihan tempat (pelatda) para atlet terancam tak lancar.
Plt Kadispora Jabar, Dani Ramdan, menyatakan pelaksanaan pelatda harus segera digelar alasannya yaitu babak kualifikasi PON XX Papua sudah amat dekat. Perebutan tiket PON 2020 itu dimulai April 2019.
Tapi, KONI Jabar tengah didera konflik internal.
So, dana hibah senilai Rp 40 miliar diprediksi sulit cair.
"Kami sudah dipepet waktu, April ini sehabis Pilpres sudah harus melakukan babak kualifikasi PON, maksudnya Pelatdanya harus sebelum ini," ujar Dani, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (29/2/2019).
Konflik dalam badan KONI Jabar bermula dari somasi lima cabang olahraga terhadap status rangkap jabatan Ketua KONI Jabar Ahmad Saefudin. Dia dinilai tak layak menjadi ketua umum KONI alasannya yaitu juga menjabat sebagai petinggi di Balitbang Kementrian Pertahanan RI.
Masalah itu tak berlanjut sehabis keluar surat keputusan Menteri Pertahanan yang menyatakan Ahmad Saefudin telah dipindahtugaskan menjadi pejabat fungsional di Universitas Pertahanan. Tapi, ternyata, lima cabor itu bersikukuh dengan pendapat mereka dan memersalahkan rangkap jabatan Ahmad Irfan sesuai surat keputusan ketika dia diangkat sebagai ketua KONI.
"Nah waktu diangkat, dia itu rangkap jabatan. Kalau lari ke sana enggak akan selesai," ujar dia.
"Ini dilematis. Di satu sisi memang aturan aturan menyerupai itu dan itu didayagunakan oleh cabor penggugat ini. Di sisi lain, pemerintah jadi terjebak. Tinggal bagaimana langkah kami, ya kami tentu juga berkomunikasi dengan KONI sentra semoga sanggup menanggapi ini," ujarnya.
ADS HERE !!!